PGLII Keberatan Terhadap Putusan Majelis Hakim PN Ciamis

Jakarta, terangindonesia.id – “Vonis 10 tahun M Kace tidak sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia dan jauh dari rasa keadilan. Ini bisa mencederai perasaan umat Kristen karena terlihat perbedaan penerapan hukum terhadap terdakwa penodaan agama,” ujar Ketum PGLII Pdt. DR. Ronny Mandang, M.Th., sambil menjelaskan beberapa kali hadir dan mengikuti jalannya sidang dan putusan pengadilan selama ini di kota Ciamis.

Majelis Hakim PN Ciamis menjatuhkan 10 tahun penjara terhadap Muhamad Kace, dirasakan jauh dari rasa keadilan apalagi dibandingkan dengan hukuman kepada Yahya Waloni dan lainnya, yang sama-sama tersangkut dugaan pelecehan dan penodaan agama.

Menurut Ronny Mandang, terungkap dalam persidangan bahwa M Kace menjelaskan ia membuat video ini dalam mengkonter video-video pelecehan Kristen seperti dilakukan Yahya Waloni, A. Somad dan yang lainnya. Putusan majelis yang berdasarkan UU RI No 1 Tahun 1946 Pasal 6 tidak tepat karena seharusnya UU PNPS Tahun 1965 pasal 1 dan 2 dan Peraturan Hukum Pidana Pasal 64 ayat 1 KUHP.

“Kami tidak masuk materi hukumnya karena bantuan yang kami berikan sifatnya berdasarkan kemanusian dan bentuk dukungan moral, bukan dukungan atas tindakan pelanggaran hukum. Namun kami meminta perlakuan equal atau setara terhadap semua warga negara dalam peradilan,” tukas Ronny Mandang saat konperensi pers di Graha Karmel Jakarta Selatan, Senin 11 April 2022.

Kemudian  lanjut Ronny Mandang bahwa yang janggal adalah Majelis Hakim PN Ciamis sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan tidak disebutkan. Apalagi sepertinya majelis hakim tidak mempertimbangkan saksi meringankan dari Kristen, sebaliknya terkesan semua yang memberatkan.

Padahal semua tahu kalau M Kece saat ditahanan Bareskrim Mabes Polri mengalami penganiayaan yang luar biasa dengan dilumuri feces bahkan dipaksa untuk makan, belum lagi saat di UGD karena kondisinya yang lemah dia dipaksa keluar dan harus mengikuti sidang.

Jika melihat apa yang dialami oleh M Kece ini harusnya bisa di bebaskan dari segala ancaman pemidanaan. “Kami harapkan M Kace di pengadilan tinggi kalau bisa diharapkan bebas murni mengingat perlakuan buruk yang dialaminya, selama di tahanan Polri, RSUD Ciamis, hingga Lapas Ciamis, yang jelas-jelas bertentangan dengan HAM,” tutur Ronny Mandang sembari meminta dan berharap agar Majelis Hakim dan Panitera di tingkat Pengadilan Tinggi Bandung yang kelak mengadili kasus ini bisa berasal dari berlatar belakang agama yang berbeda demi keadilan. Ia juga meminta umat Kristen bisa ikut lebih bersuara untuk keadilan.

Komisi Hukum PGLII Hasudungan Manurung, SH, MH menyatakan ada hal-hal dirasakan sangat mencederai perasaan umat Kristiani. Banyak yang kurang dipertimbangkan dari awal. “Awalnya M Kace diwawancarai di Youtube oleh kalangannya tapi yang justru keberatan orang di tempat lain, Sesuai aturan harusnya masih bisa diberi peringatan dan teguran. Ini merupakan suatu kemunduran bagi Indonesia yang sudah masuk era keterbukaan informasi. Vonis ini sungguh tidak adil bagi terdakwa.”

Dalam jumpa pers yang dihadiri oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan PGLII Pdt. Ronny Sigarlaki, SH., dan Staf Ahli Ketum PGLII Dr. Antonius Natan, M.Th., Sekum PGLII Pdt. Tommy Lengkong, MTh. membacakan pernyataan sikap sebagai berikut:

Mencermati dan merespon putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 186/Pid.sus/2021/PN Cms pada tanggal 06 April 2022 yang amarnya menyatakan Muhamad Kosman alias Muhamad Kace (“M Kace”) bersalah sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang m. enuntut terdakwa H. MUHAMAD KOSMAN alias MUHAMAD KECE alias MUHAMAD KACE alias MUHAMAD KOSMAN CORNELIUS alias KOSMAN Bin SUNED terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan PertamaPrimair, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa H. MUHAMAD KOSMAN alias MUHAMAD KECE alias MUHAMAD KACE alias MUHAMAD KOSMAN CORNELIUS alias KOSMAN Bin SUNED selama 10 (sepuluh) Tahun Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan (“Amar Putusan Majelis Hakim”).

Amar Putusan Majelis Hakim tersebut dirasakan kurang mempertimbangkan secara sunguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan dalam Nota Pembelaan pribadi yang disampaikan M Kace maupun Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum M Kace, saksi-saksi ahli dan saksi-saksi yang meringankan terdakwa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.