Pernyataan Ketua Umum PGI atas Pernyataan Presiden soal Pelanggaran HAM Masa Lalu

Jakarta, terangindonesia.id – Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Gomar Gultom, M.Th., merespon pengakuan pemerintah secara resmi sudah mengakui kalau memang telah terjadi Pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Presiden Jokowi mengaku sangat menyesal dengan 12 peristiwa kelam itu.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi setelah menerima laporan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM (PPHAM) masa lalu yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 11 Januari. (VOI 11/01)

Gomar Gultom menyatakan selengkapnya :Atas nama gereja-gereja di Indonesia, Saya sangat mengapresiasi pernyataan pers Presiden hari ini terkait pelanggaran HAM berat masa lampau. Ini sebuah langkah maju, bahkan lompatan besar pada proses penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia, yang selama puluhan tahun beberapa hal cenderung ditutupi bahkan disangkal adanya.

Saya menghargai setuluenya pengakuan dan penyesalan Presiden. Meski tidak disertai permohonan maaf, hal ini menurut saya sudah sangat maju. Sesungguhnya dengan penyesalan itu, implisit di dalamnya sudah terkandung permohonan maaf.

Saya juga mengapresiasi penegasan Presiden bahwa penyelesaian non judisial ini tidak menegasikan penyelesaian secara hukum. Malah menurut saya, pengakuan ini bisa menjadi pintu masuk untuk proses hukum selanjutnya.

Kini menjadi tugas seluruh elemen bangsa yang berkehendak baik untuk mengawal proses ini dengan kebih sungguh-sungguh.

Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan penghargaan keoada Tim PPHAM bentukan Presiden yang bekerja cepat dalam perumusan masalah yang cukup pelik ini, sehingga Presiden bisa tiba pada pengakuan di atas pada waktunya.

Sebagai tindak lanjut pernyataan ini, saya mengusulkan dua hal: pertama, perlunya penghapusab segera berbagai bentuk memorial maupun materi sejarah yang ada selama ini, yang bisa dinilai sebagai pembelokan sejarah dan pengaburan fakta pelanggaran HAM yang terjadi.

Kedua, perlunya Memorialisasi atas pelanggaran HAM berat tersebut dalam bentuk statuta, sebagai peringatan kepada generasi berikut agar tidak terulang.

Pdt Gomar Gultom, Ketum PGI

Leave a Reply

Your email address will not be published.